SINKRONISASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XIII/2015

Skripsi yang berjudul Sinkronisasi Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 ini dilatarbelakangi oleh beberapa polemik akibat di batalkannya pasal 33 huruf g, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa oleh Mahkamah Konstitusi. Dari situlah suatu pasal yang mengatur tentang domisili calon Kepala Desa batal demi hukum, begitupun turunan dari Undang-Undang tersebut yaitu Peraturan Daerah yang Pasalnya sama menyangkut domisili calon Kepala Desa setempat. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah normatif yaitu penelitian hukum yang mencangkup penelitian terhadap asas-asas hukum. Dimana mencangkup Permasalahan yang ada adalah untuk menjawab bagaimana sinkronisasi Peraturan Dearah Kabupaten Bangkalan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan suatu Pasal dalam Undang-Undang Desa tentang domisili calon Kepala Desa. Oleh karena itu, sudah seyogyanya pemilihan Kepala Desa tidak dibatasi dengan mensyaratkan calon Kepala Desa terdaftar sebgai penduduk dan bertempat tinggal paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran. Bahwa setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, Bangsa, dan Negaranya.

Kata Kunci : Sinkronisasi, domisili, dan Putusan