KEPASTIAN HUKUM GANTI KERUGIAN PADA TANAH ULAYAT DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum seringkali terjadi konflik dua arah antara pemerintah dengan masyarakat hukum adat hal ini terjadi kerena Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagai aturan pelaksana, tidak mengatur terkait ganti kerugian non fisik pada tanah ulayat dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Sehingga tidak ada suatu kepastian hukum ganti kerugian non fisik pada tanah ulayat. sehingga tertarik untuk diteliti dan dianalisa bagaimana kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat yang terdampak pengadaan tanah untuk kepentingan umum.rnMetode penelitian perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.rnUntuk menjamin kepastian hukum guna memberikan perlindungan hukum pada tanah ulayat mengenai ganti kerugian non fisik dalam pengadaan tanah unntuk kepentingan umum. Maka peraturan mengenai ganti kerugian non fisik dalam penjelasan pasal 33 huruf f harus dimuat dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Selanjutnya dicantumkan secara ekplisit dan konkret dalam muatan materi batang tubuh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Sehingga, tanah ulayat mendapatkan perilindungan hukum mengenai ganti kerugian bagi tanah ulayat dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Sehingga jalan terakhirnya adalah melakukan juducial review mengenai aturan ganti kerugian non fisik.