PEMBERATAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE OLEH PEJABAT NEGARA

Penelitian ini bertujuan untuk melihat ketentuan sistem pemidanaan bagi pelaku tindak pidana kejahatan jabatan judi online terhadap Pejabat Negara. Aturan yang mengatur mengenai perjudian diatur dalam Buku II, terutama dalam Pasal 426 dan 427, KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023). Serta Pasal 58, 59 KUHP yang mengatur mengenai factor pemberat pidana pada kejahat jabatan apabila dilakukan dengan menjalankan profesi. Dalam konteks peberatan, Pasal ini menjadi kerangka normatif bagi hakim untuk menilai kondisi-kondisi yang meningkatkan derajat kesalahan dan dampak tindak pidana secara proporsional.rnrn Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pentingnya peningkatan hukuman terhadap pemberatan tindak pidana perjudian online dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Metode yang dipakai dalam penelitian ini meliputi Pendekatan Konsep dan Perbandingan Hukum.rnrn Maka dari itu pemberatan pidana perlu diatur secara eksplisit guna mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta memberikan efek jera dan untuk pelaku yang memang benar melakukan recidive maka diperlukan bukti-bukti yang jelas, tidak hanya mengandalkan keterangan pelaku. Hal ini berkaitan dengan penambahan ancaman maksimum pidana sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang.