PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL ARC’TERYX KANADA ATAS PENDAFTARAN MEREK YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA OLEH PIHAK LAIN DI INDONESIA

Tindakan pelanggaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik, hal ini sering terjadi terhadap merek terkenal melalui peniruan sehingga memiliki kesamaan. Bagi seseorang yang ingin melindungi merek miliknya maka langkah yang harus dilakukan adalah dengan melakukan pendaftaran merek agar merek tersebut memiliki perlindungan hukum. Oleh karena itu kajian ini mengkaji apakah penetapan pendaftaran merek Arc’teryx oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dapat dibatalkan karena diduga memiliki kesamaan dengan merek terkenal asal Kanada yaitu Arc’teryx.rnPenelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptifrnkualitatif.rnHasil dari penelitian menunjukan, pendaftaran merek Arcteryx Bali oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bertentangan dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merekrnArcteryx Bali memiliki kesamaan dengan merek terkenal Arc’teryx Kanada serta melanggar pasal 6 bis ayat 1 Paris Convention yang mengatur bahwa negara anggota berhak menolak dan membatalkan permohonan pendaftaran suatu merek dimana merek tersebut merupakan tiruan yang dapat menimbulkan kebingungan.rnMenurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis pemilik merek Arc’teryx Kanada dapat melakukan upaya gugatan pembatalan pendaftaran merek di Pengadilan Niaga Jakarta dengan alasan sebagaimana tercantum dalamrnpasal 21 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.