KEDUDUKAN SAKSI TESTIMONI DE AUDITU PASCA PUTUSAN MK PADA PEMERIKSAAN SAKSI DI PENGADILAN NEGERI BANGKALAN

Penelitian ini menganalis terkait pelaksanaan saksi testimony de auditu dalam proses
pembuktian suatu tindak pidana. Disahkannya putusan MK Nomor 65/PUU-VII/2010
terkait perluasan saksi dimana saksi tidak diharuskan melihat,mendengar dan
mengalami sendiri. Definisi saksi sebelum putusan MK sangatlah sempit sehingga
banyak kasus yang dalam pemeriksaannya majelis hakim mengalami kesulitan.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris di PN Bangkalan dengan metode
pendekatan fakta (fact approach) dan perundang-undangan (Statue Approach).
Pelaksanaan Putusan MK Nomor 65/PUU-VII/2010 banyak pro dan kontra, pihak pro
berpendapat perluasan saksi tersebut berdampak positif dan memudahkan hakim dalam
memeriksa kebenaran dari tindak pidana. Sedangkan pihak kontra menerangkan terjadi
kekaburan hukum pada frase Nomor 65/PUU-VII/2010 “relevansi”. Pelaksanaan
Putusan MK di PN Bangkalan digunakan dan keterangan yang diberikan saski
testimony de auditu hanya digunakan sebagai alat bukti petunjuk untuk mencari
kebenaran. Konsekuensi untuk tidak menerima saksi Testimony de auditu yang
diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum juga tidak .
Kata Kunci: Putusan MK Nomor 65/PUU-VII/2010, Saksi, Testimony de auditu