PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN MENDESAK ATAU PELANGGARAN PERATURAN PERUSAHAAN (Studi Kasus Putusan Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby juncto Putusan Nomor 1546 K/Pdt.Sus-PHI/2022)

Hubungan Kerja yang terjadi antara pekerja/buruh dengan pengusaha berpotensi terjadinya perselisihan yang dapat berakibat pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Sama halnya yang terjadi kepada Ir. Tavip Fajar Mulia (selanjutnya disebut sebagai penggugat) yang mengalami PHK tanpa mendapat hak atas PHK yang dialaminya, sehingga Penggugat memutuskan untuk menggugat perusahaan tempat ia bekerja. Setelah menjalani persidangan pada Pengadilan Hubungan Industrial, hakim memutuskan untuk menolak gugatan yang diajukan. Kemudian Penggugat mengajukan banding kepada Mahkamah Agung dan hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatannya untuk sebagian. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dalam memutus perkara, dan terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh hakim dalam menerapkan hukum. Penelitian Ini menggunakan metode penelitian normatif dan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan juga pendekatan kasus yang didasarkan kepada data primer, skunder, dan tersier. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu, hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial telah salah menerapkan hukum dan kurang teliti dalam melihat dan memeriksa alat bukti serta saksi yang dihadirkan sehingga pemenuhan hak pekerja dan upah proses tidak diberikan. Berbeda dengan hakim pada tingkat Kasasi yang telah salah atau keliru dalam penggunaan Pasal 52 ayat (1) dan kurang teliti dalam memeriksa berkas persidangan pada Pengadilan Hubungan Industrial.