TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

Penelitian ini mengkaji mengenai alasan para pihak dalam mengajukan dispensasi kawin dan pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lamongan ditinjau dari Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, dengan kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan-alasan pengajuan dispensasi kawin rata-rata ditujukan para pemohon untuk menghindari kemudhorotan namun, alasan para pemohon selama ini tidak diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Oleh karena itu, para pemohon dalam mengajukan dispensasi kawin dapat dengan bebas membuat dalil sendiri. Oleh karena itu, seharusnya Undang-undang Perkawinan mengatur mengenai alasan-alasan pengajuan dispensasi kawin agar dapat menjadi tolak ukur bagi hakim dalam menetapkan dispensasi kawin. Kenyataannya, hakim Pengadilan Agama Lamongan memberikan dispensasi kawin lebih pada pertimbangan normative dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan dan berdasarkan subjektifitas hakim. Dengan demikian, kemudahan pemberian dispensasi kawin tidak tepat karena hal tersebut justru merupakan suatu pelanggaran terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Hal ini diperkuat dengan alasan para pemohon yang tidak memenuhi unsur darurat dalam Hukum Islam. Selain itu, pertimbangan hakim yang berdasarkan subjektifitasnya tidak sepenuhnya tepat karena kenyataanya hakim dalam mempertimbangkan dalil-dalil dalam posita para pihak tidak diperkuat dengan bukti otentik. Penetapan hakim yang dengan mudah mengabulkan dispensasi kawin merupakan pelanggaran ketentuan batas usia minimum kawin dalan Undang-undang Perkawinan, hak anak dalam undangundang Perlindungan, Undang-undang Kesehatan dan kaidah Hukum Acara Perdata. Sebaiknya, Hakim tidak mudah mengabulkan dispensasi kawin jika tidak memenuhi unsur darurat.

Kata Kunci : Dispensasi, Kawin, Batas Usia, Kemudhorotan, Darurat.