Pembatalan Hibah Dalam Perspektif Hukum Hibah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 9/Pdt.G/2013/Pa.Gtlo)

Hibah merpakan suatu pemberian secara suka rela. Hibah memiliki fungsi sosial yaitu memupuk tali silaturahim. Praktik hibah tidak jarang menimbulkan sengketa tidak baik, seperti pembatalan hibah. Akibatnya, pemberian bukan mempererat tali silaturahim justru sebaliknya, dapat memutus tali silaturahim. Salah satu permasalahan hukum pada sengketa pembatalan hibah yang tertuang dalam putusan Nomor 9/Pdt.G/2013/PA.Gtlo putusan tersebut merupakan hibah bersyarat yaitu suatu pemberian dari pemberi hibah yang mengharapkan balasan dari penerima hibah. Putusan ini menjadikan alasan kelalaian untuk gugatan pembatalan hibah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui boleh atau tidaknya alasan kelalaian dapat dijadikan dasar untuk pembatalan hibah apakah tepat putusan hakim dalam memutus menurut perspektif Hukum Islam. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan analitis (analytical approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penarikan atau pembatalan hibah karena dalam kaidah fiqh menjelaskan bahwa penarikan atau pembatalan hibah tidak dapat dilakukan karena sama halnya dengan anjing yang muntah, kemudian anjing itu memakan kembali muntahnya. Mayoritas pendapat ulama fiqh klasik mengatakan pembatalan hibah dihukumi haram, sementara minoritas ulama berpendapat hukumnya makruh. Hakim mengabulkan pembatalan hibah secara keseluruhan ini tidak tepat sebab hakim tidak konsisten dalam penerapan Pasal 210 ayat (1) KHI bahwa penghibahan dapat dibenarkan maksimal 1/3 dari keseluruhan harta. Selain itu, hakim tidak cermat dalam memeriksa kedudukan hukum penggugat yang error in persona.