Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terhadap Usaha Garam Konsumsi Dari Badan Usaha Milik Desa Mutiara Saghara Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah memunculkan peraturan baru tentang kemudahan proses perizinan berusaha yang dikenal dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Paradigma baru ini menitikberatkan pada pertimbangan risiko sebagai faktor utama dalam setiap kegiatan usaha. dengan tujuan utama untuk memberikan kemudahan berusaha, terutama bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Melalui penelitian ini penulis membahas problematika hukum dalam pelaksanaan kebijakan ini dengan menggunakan studi kasus terhadap pelaku usaha garam konsumsi dari Bumdes Mutiara Saghara di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan preskriptif dan pendekatan fakta. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer yang didapatkan melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan terkait serta literatur lain seperti jurnal ilmiah, buku, dan artikel. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Pamekasan belum mempunyai peraturan terkait dengan garam konsumsi beryodium dan terdapat ketidakpastian hukum terhadap UMK garam konsumsi dalam melaksanakan perizinan berdasarkan kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko. Hal ini terjadi karena terhadap izin usaha atau NIB yang telah diperoleh tidak dapat digunakan sebagai legalitas tunggal karena harus memenuhi izin operasional wajib terhadap garam berupa SNI dan izin Edar BPOM MD. Dalam hal ini pemerintah juga telah melakukan legitimate expectation atas izin usaha yang belum final yang berpotensi merugikan pelaku usaha.