PEMBATALAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN (Studi atas Putusan Nomor 53/Pdt.G/2011/PN.Sby yang Dibatalkan oleh Putusan Nomor 811/Pdt.G/2016/PN.Sby)

Penelitian ini berawal dari putusan No. 53/Pdt.G/2011/PN.Sby mengenai perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun pasangan suami istri tersebut ingin rujuk kembali dengan cara mengajukan gugatan pembatalan perceraian kepada Pengadilan Negeri karena dalam agama mereka proses rujuk melalui gereja tidak mungkin dilakukan. Permasalahannya adalah hakim mengabulkan gugatan tersebut melalui Putusan No.811/Pdt.G/2016/PN.Sby yang menyatakan Putusan No. 53/Pdt.G/2011/PN.Sby batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum padahal putusan tersebut tidak termasuk dalam putusan yang cacat karena sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Mengenai pertimbangan hakim dalam putusan No.811/Pdt.G/2016/PN.Sby menyatakan bahwa majelis hakim memahami keinginan penggugat dan tergugat untuk hidup berumah tangga lagi. Hakim lebih mengutamakan dan mengedepankan aspek sosilogis dan kemanfaatannya, sedangkan aspek yuridisnya tidak ditonjolkan karena memang alasan hukum untuk membatalkan perceraian tidak ada dan tidak disediakan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, pembatalan putusan No. 53/Pdt.G/2011/PN.Sby tidak sesuai dengan asas kepastian hukum.

Kata kunci : Pembatalan, Putusan, Perceraian, Pertimbangan Hakim