PEMBENTUKAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PAMEKASAN DALAM MEMBANGUN UMKM GARAM BERYODIUM DI PAMEKASAN (Studi Kasus Bumdes Mutiara Sagara)

ABSTRAKrnDasar hukum terkait pengaturan SNI tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014. Peraturan Daerah di Kabupaten Pamekasan dinilai masih kurang dikarenakan tidak adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai produk SNI Beryodium pada Bumdes Mutiara Sagara Desa Bunder di Desa Bunder. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian adalah: Pertama, Bagaimana kelemahan pengaturan SNI Beryodium pada Bumdes Mutiara Sagara Desa Bunder Kabupaten Pamekasan. Kedua, Bagaimana bentuk kebijakan pengaturan SNI Beryodium pada Bumdes Mutiara Sagara Desa Bunder Kabupaten Pamekasan. Metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Hasil yang di dapat dalam penelitian ini adalah: Pertama, Kelemahan kebijakan pengaturan produk SNI pada UMKM Garam di Desa Bunder Kabupaten Pamekasan menunjukkan bahwa SNI wajib sudah cukup efektif diterapkan, namun masih memerlukan banyak peningkatan. Hal ini ditandai dengan masih rendahnya validitas kepemilikan SNI, ketidaksiapan Sumber Daya Mansia (SDM), dan kepedulian konsumen yang masih rendah. Kedua, bentuk peraturan yang tepat untuk mengatur keberadaan produk SNI Garam Beryodium berbentuk peraturan daerah. Hal ini karena proses pembentukan peraturan daerah melibatkan beberapa pihak yakni, pejabat-pejabat pemerintah, DPRD dan masyarakat.rnKata Kunci: SNI Beryodium, Pamekasan, Bumdes Mutiara Sagara.