PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI EKSEKUTIF MENURUT KETENTUAN PASAL 4 AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NRI TAHUN 1945

AbstrakrnDalam UUD NRI 1945 pertanggungjawaban Presiden tidak dinyatakan secara eksplisit, namun hal itu tidak lantas berarti bahwa Presiden bebas dari mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya, baik kapasitasnya sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan. Peneliti menggunakan Metode penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan Konseptual, dan dari hasil penelitian tentang pertanggungjawaban Presiden dalam melaksanakan fungsi eksekutif menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, memang didalam UUD Tahun 1945 aturan tentang Peranggungjawaban Presiden tidak dijelaskan secara jelas, sehingga perlu diatur secara jelas dan tegas bentuk pertanggungjawaban Presiden sebagai kepala pemerintahan, karena berhubungan langsung dengan tujuan pokok negara yaitu kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.rnKalimat kunci: Negara Kesatuan, Kedaulatan Rakyat, Pertanggungjawaban.