TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN REHABILITASI TERHADAP PASAL 127 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA SURABAYA

Penanganan para pecandu dan korban penyalahguna narkotika di Indonesia masih rancu. Khususnya para korban yang pada akhirnya banyak divonis pidana penjara dan ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yang mana dalam lapas tersebut para pecandu narkotika disatukan dengan para bandar, sindikat dan pengedar gelap narkotika. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pecandu ataupun korban penyalahguna narkotika sebagai self victimizing victims adalah dalam bentuk menjalani masa hukuman dalam penjara, sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada pecandu narkotika sebagai korban adalah berupa pengobatan dan/atau perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi. Sistem pelaksanaannya adalah masa pengobatan dan/atau perawatan dihitung sebagai masa menjalani hukuman.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian empiris/sosiologis normatif dalam mengkaji Undang-undang terkait peran pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap vonis penjara bagi pecandu/penyalahguna narkotika dan bentuk model alternativ pembinaan narapidana narkotika di dalam lapas.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai konstruksi pasal bagi pecandu narkotika dengan mempertimbangkan pasal yang lain. Dengan demikian, pelaksanaan rehabilitasi dapat diprioritaskan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana narkotika khususnya dalam formulasi putusan hakim dalam masalah tindak pidana narkotika, bentuk model alternativ pembinaan narapidana narkotika di dalam Lapas tidak lepas dari hubungan sinergi yang terkait dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Pelaksanaan rehabilitasi baik dari segi medis dan non-medis (sosial) secara berkesinambungan lebih banyak manfaatnya daripada pidana penjara kurungan ataupun denda. Penting kiranya dipertimbangkan ulang dalam Undang-undang narkotika agar rehabilitasi dapat diberikan sebagai salah satu solusi penanggulangan tindak pidana narkotika, karena pada dasarnya pecandu yang juga merupakan korban yang patut untuk disembuhkan atau dipulihkan dari penyalahgunaan narkotika tersebut.

Kata kunci :
penyalahguna narkotika, rehabilitasi, badan narkotika nasional