ANALISIS YURIDIS RATIO DECIDENDI HAKIM TERKAIT SUBJEK HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KEHUTANAN

Kasus dalam putusan adalah orang menebang pohon di hutan secara tanpa izin yang dilakukan secara individu tanpa melibatkan orang lain. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tuban Nomor 207/Pid.B/LH/2020/PN TBN dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Wns terjadi perbedaan putusan dalam pengadilan negeri Tuban hakim memutuskan menghukum terdakwa sedangkan putusan pengadilan negeri Watansoppeng membebaskan terdakwa, hal tersebut terjadi karena perbedaan penafsiran unsur “setiap orang” yang di dalamnya mengandung subyek hukum yang ada dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Telntang Pelncelgahan dan Pelmbelrantasan Pelrusakan Hutan.rnMetode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang- undangan (statute approach), pelndelkatan konselptual (concelptual approach) dan pelndelkatan kasus (Casel Approach). Kemudian teknik pengumpulan bahan hukum melaui cara studi kepustakaan. Selain itu analisis bahan hukum yang digunakan adalah analilsils prelskrilptilf yailtu untuk melmbelrilkan argumelntasil atas hasil pelneliltilan yang dilakukan. Argumelntasil dilakukan untuk melmbelrilkan prelskrilpsil atau melmbelrilkan pelnilailan melngelnail belnar atau salah atau apa yang selyogyanya atau selharusnya melnurut hukum.rnHakim perkara putusan Pengadilan Negeri Tuban No: 207/Pid.B/LH/2020/PN Tbn di dalam Ratio Decidendi nya mengatakan bahwa pasal 12 huruf b jo pasal 82 ayat 1 huruf b UU P3H diartikan dalam unsur “setiap orang” mengandung subyek hukum perorangan dan korporasi, namun dengan pertimbangan hakim subyek hukum itu tidak dikaitkan dengan perbuatan terorganisasi karena penafsirannya disamakan dengan peraturan pidana secara umum seperti KUHP dan lain sebagainya, sehingga ketika terdakwa terbukti melakukan tindak pidana langsung dapat diterapkan hukuman tindak pidana. Sedangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng No: 9/P.Sus/2018/PN Wns di dalam Ratio Decidendi nya mengatakan bahwa pasal 12 huruf b jo pasal 82 ayat 1 huruf b UU P3H diartikan dalam unsur “setiap orang” mengandung subyek hukum perorangan dan korporasi yang penerapannya harus ada perbuatan yang secara terorganisasi. Sehingga dalam putusan terdakwa dibebaskan karena tidak pidana itu dilakukan sendiri tanpa melibatkan orang lain. Namun bila diteliti secara mendalam putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng No: 9/P.Sus/2018/PN Wns yang paling tepat karena berpedoman pada penfsiran dari UU P3H.