PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN LELANG JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI BTN BANGKALAN

Pelaksanaan pemberian kredit pada umumnya dilakukan dengan mengadakan
suatu perjanjian, dalam praktek jaminan yang sering digunakan adalah jaminan
kebendaan yang salah satunya adalah tanah yang dijadikan jaminan atau disebut
Hak Tanggungan. Peranan penting dari jaminan itu sendiri adalah untuk
memberikan hak kepada bank untuk memperoleh kembali pelunasan dengan
barang-barang tersebut, apabila debitur selaku pihak peminjam suatu waktu cidera
janji tidak membayar hutangnya pada waktu yang telah dibuat bersama dalam
perjanjian. Karena fakta yang sering terjadi di lapangan adalah debitur terlambat
dalam melakukan pembayaran baik cicilan ataupun bunga, hal ini yang menjadi
faktor penyebab kredit bermasalah. Metode penelitian ini menggunakan jenis
penelitian non doktrinal, dimana dalam menganalisis rumusan permasalahan
menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif berdasarkan data-data yang
diperoleh kemudian dikaitkan dengan perundang-undangan dan berdasarkan
penelitian di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi suatu
kredit sebagai kredit macet di BTN Bangkalan itu bertentangan dengan Pasal 12
ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tentang Penilayan Kualitas
Aktiva Bank Umum. Menurut Pasal 12 ayat (3) menjelaskan bahwa dikatakan
sebagai kredit macet yaitu apabila memenuhi kriteria terdapat angsuran pokok dan
atau bunga yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.Pihak BTN
Bangkalan dalam prakteknya tidak melakukan penyelamatan kredit bermasalah
yaitu dengan cara reschedulling, restructuring, dan reconditioning. Sebagaimana
dalam pedoman Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei
1993. Pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang telah dilakukan di BTN
Cabang Bangkalan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 6 ayat (13).

Kata Kunci : Penyelesaian, Kredit Macet, Jaminan, Hak Tanggungan