ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor 198/Pid.sus/2018/PN.Kpg)

Penegakan hukum tentang kejahatan perdagangan manusia di Indonesia masih belum optimal, banyak kasus perdagangan manusia diidentifikasi sebagai korban perdagangan manusia tetapi untuk menjerat pelaku perdagangan manusia sangat sulit karena dari modus operandi ternyata pelakunya lebih dari satu orang dan perusahaan, dan jika para pelaku ditemukan maka semakin sulit untuk melanjutkan ke pengadilan untuk mendapatkan sanksi pidana karena untuk bukti itu harus dipandu oleh prosedur pidana hukum, yaitu Hukum Acara Pidana yang memiliki prinsip bahwa hakim tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang kecuali ada setidaknya dua bukti yang sah, ia memiliki keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa bersalah untuk melakukan hal itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Undang-Undang (statute approach) yang disesuaikan dengan dengan isu hukum yang diangkat. Hasil pembahasan bahwa keputusan hakim dalam Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN Kpg.tentang perkara tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi, majelis hakim dalam penjatuhan putusan belum sepenuhnya dapat dikatakan tepat dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketidaksesuaian ini dikarenakan dalam penjatuhan putusan, hakim hanya menilai perbuatan yang dilakukan terdakwa dilakukan tanpa adanya pengiriman dengan cara apapun. Sedangkan, tujuan dari terpenuhinya perbuatan terdakwa hakim tidak melakukan pertimbangan.