ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPEMILIKAN DAN PENYALAHGUNAAN SENJATA REPLIKA (AIRSOFT GUN) MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

ABSTRAK
Maraknya senjata api pada zaman sebelumnya, menyebabkan perkembangan semakin pesat dengan terciptanya senjata replika airsoft gun yang perbandingan skala sama 1:1 dengan senjata api yang kegunaannya untuk kepentingan olahraga menembak. Seluruh negara tanpa terkecuali Negara Indonesia mengembangkan airsoft gun dimulai pada Tahun 1980-an, kemudian seiring perkembangan ditetapkan ketentuan mengenai airsoft gun sebagaimana diatur pada Perkap Nomor 8 Tahun 2012. Isu hukum yang diangkat dalam skripsi ini meliputi dua hal yaitu mengenai kualifikasi tindak pidana kepemilikan dan penyalahgunaan airsoft gun, serta pertanggungjawaban pidana kepemilikan dan penyalahgunaan airsoft gun.
Jenis penelitian ini adalah penelitian penulisan hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Selanjutnya hasil yang diperoleh dianalisa secara logika deduktif untuk mendapatkan hasil yang mendalam. Kemudian Bahan Hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah Bahan Hukum Primer (peraturan perundang-undangan terkait airsoft gun), Bahan Hukum Sekunder ( jurnal, buku,dll), dan Bahan Hukum Tersier (Kamus Besar Bahasa Indonesia).
Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah kepemilikan airsoft gun dapat dikategorikan sebagai tindak pidana mengingat karakteristik airsoft gun yang termasuk senjata api. Walaupun minimnya aturan khusus airsoft gun, kepemilikannya yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi pidana dan pertanggungjawaban sesuai rumusan undang-undang (Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951), sehingga pembuktian tidak perlu dibuktikan terlalu mendalam. Penyalahgunaan airsoft gun dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, jika menyalahi peruntukkannya dengan melakukan tindak pidana yang melanggar perundang-undangan. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan perseorangan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan airsoft gun, serta pelanggaran badan hukum dikenakan pengurus dan wakilnya.
Kata Kunci: Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Airsoft gun