RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN

ABSTRAKrnPenelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena penanganan tindak pidana pencurian ringan yang sering kali masih diproses melalui prosedur peradilan pidana formal yang panjang dan berorientasi pada pemidanaan. Meskipun secara normatif Pasal 364 KUHP telah memberikan ruang diferensiasi bagi pencurian dengan nilai kerugian kecil, dalam praktiknya mekanisme ini belum mencerminkan rasa keadilan yang proporsional bagi korban maupun pelaku. Kondisi tersebut diperburuk oleh adanya fragmentasi kewenangan antarlembaga penegak hukum, di mana pengaturan Restorative Justice (RJ) masih bersifat sektoral dan terpisah-pisah antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Masalah utama yang dikaji adalah urgensi penyatuan kewenangan penerapan keadilan restoratif pada tingkat penyidikan guna mengatasi ketidakpastian hukum dan inefisiensi sistem peradilan.rnMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier sebagai bahan pendukung.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan penyatuan kewenangan mengakibatkan penerapan RJ sangat bergantung pada diskresi aparat masing-masing, sehingga memicu inkonsistensi perlakuan terhadap kasus serupa. Fragmentasi ini menghambat efektivitas pemulihan bagi korban dan penyelesaian cepat perkara ringan, yang seharusnya dapat diselesaikan secara non-litigasi sejak tahap awal penyidikan. Sebagai simpulan, diperlukan pembentukan pedoman nasional terpadu dan penyatuan kewenangan pada tingkat penyidikan untuk menjamin kepastian hukum dan mewujudkan keadilan substantif. Langkah strategis ini diharapkan dapat mengurangi beban perkara di pengadilan serta memberikan perlindungan hukum yang lebih humanis bagi masyarakat.rnKata kunci : Keadilan Restoratif, Pencurian Ringan, Penyatuan Kewenangan, Penyidikan.