Konsep Pengawasan Pemilihan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Negara Indonesia merupakan negara penganut sistem demokrasi, artinya rakyat diberikan kesempatan besar untuk turut berpartisipasi dalam proses pemilihan pejabat pemerintahan. Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagai ajang demokrasi di tingkat desa ternyata memiliki potensi kecurangan yang tinggi. Hal tersebut dikarenakan tidak efektifnya pengawasan Pemilihan Kepala Desa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem dan konstruksi hukum pengawasan Pemilihan Kepala Desa di Indonesia. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan historis yang didasarkan pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa tugas pengawasan Pemilihan Kepala Desa serentak yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 masih dibebankan kepada Panitia Pemilihan. Berlakunya dua fungsi tugas secara bersamaan terhadap Panitia Pemilihan yakni sebagai pelaksana penyelenggaraan dan sebagai pelaksana pengawasan berdampak pada besarnya potensi kecurangan terhadap Pemilihan Kepala Desa di Indonesia.