REEVALUASI PENGATURAN HUKUM MENGENAI MARITAL RAPE DI INDONESIA

ABSTRAKrnrnMarital Rape (perkosaan dalam perkawinan) berasal dari Bahasa Inggris yaitu marital yang memiliki arti hal yang berkaitan dengan perkawinan dan rape yang memiliki arti perkosaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian darirnMarital Rape yaitu perkosaan yang dilakukan oleh suami kepada istri dalam hubungan perkawinan. Dalam hal ini dikarenakan perkara Marital Rape ini masih menggunakan UU P-KDRT sebagai pengaturan hukumnya pada saat ini namun didalamnya belum memiliki tempat khusus, lalu apakah ada pengaturan hukum lain yang sudah membahas Marital Rape ini secara khusus maka di dalam penyusunan skripsi ini dirumuskan suatu permasalah yang dijadikan objek dari penelitian ini yaitu reevaluasi mengenai pengaturan hukum Marital Rape dalam hukum positif di Indonesia.rnrnPenelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian yaitu yuridis normatif dan pendekatan penelitian berupa pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (Statue Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode studirnkepustakaan serta dengan metode analisa data berupa analisa deskriptif kualitatif.rnrnBerdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pengaturan perundang-undangan mengenai tindak pidana Marital Rape yang sebelumnya mengacu pada Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak tercantum secara khusus sehingga Marital Rape tidak memiliki dasar pengaturan yang pasti. Hingga disahkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Undang-Undang Hukum Pidana yang telah memuat secara khusus perkara Marital Rape didalamnya. Dimana untuk perkara Marital Rape ini sudah mendapat perhatian dan tempat khusus di dalam pengaturan hukum di Indonesia.rnrnrnKata Kunci : Marital Rape, KDRT, Re-Evaluasi