Penyelesaian Pinjaman Anggota Koperasi Wanita "Wanita Karya" Di Desa Balongbesuk Kabupaten Jombang Melalui Restrukturisasi

Selain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian,ADART Kopersi “Wanita Karya” di Kabupaten Jombang juga dijadikan pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan koperasi. Berdasarkan Pasal 47 Ayat (2) AD Koperasi “Wanita Karya” bahwa setiap anggota yang melanggar ketentuan dikenai sanksi. Namun tidak jelas jenis sanksi bagi yang menunggak hutang.Disisi lain anggota koperasi yang melakukan tunggakan pinjaman berharap ada restrukturisasi guna penyelesaian pinjamannya. Berkaitan dengan itu perlu diteliti pelaksanaan dan bentuk restrukturisasi yang tepat diterapkan pada anggota Koperasi “Wanita Karya” yang bermasalah. Penelitian ini merupakan penelitian sosio legal dengan menggunakan pendekatan sosiologis yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan restruktirisasi di koperasi ini sudah dilaksanakan namun ADARTnya belum mengatur dikarenakan tidak adanya aturan restrukturisasi di koperasi. Dengan demikian pelaksanaan restrukturisasi dan syarat yang harus dipenuhi untuk bisa dilakukan restrukturisasi pinjaman yaitu dengan menggunakan aturan yang ada di perbankan dan disepakati di dalam Rapat Anggota. Bentuk restrukturisasi yang tepat diterapkan pada anggota Koperasi “Wanita Karya” yang bermasalah tersebut yaitu dengan melakukan Penjadwalan Kembali (Rescheduling) memberikan perpanjangan waktu selama 5 (lima) bulan sehingga anggota mempunyai jangka waktu 15 (lima belas) bulan dalam melakukan angsuran.