PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT MEMBELI PRODUK MOBIL DENGAN CACAT TERSEMBUNYI

Perkembangan industri otomotif di Indonesia mengalami pertumbuhanrnyang signifikan dan hal tersebut tentunya mendorong peningkatan transaksi jualrnbeli kendaraan bermotor roda empat. Namun, dalam praktiknya, tidak jarangrnkonsumen mengalami kerugian akibat ditemukannya cacat tersembunyi padarnkendaraan yang dibelinya. Permasalahan ini sering menimbulkan sengketa hukumrnyang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha tentang pemenuhan hak konsumenrnatas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang ataurnjasa sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999rntentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Penelitian ini bertujuan untukrnmenganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 491/Pdt.G/2023/PNrnJakarta Selatan terkait kerugian konsumen akibat membeli mobil yang terdapatrncacat tersembunyi serta mengkaji kesesuaian pertimbangan hakim tersebut denganrnketentuan yang terdapat di UUPK.rnPenelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif,rndengan pendekatan undang-undang (statute approach). Bahan hukum yangrndigunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Serta analisisrndilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis.rnHasil penelitian hukum ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalamrnputusan tersebut lebih menitikberatkan aspek pembuktian berdasarkan Pasal 163rnHIR, sehingga beban pembuktian sepenuhnya dibebankan kepada konsumen.rnHakim juga menilai bahwa rasa tidak aman dan tidak nyaman yang dialamirnkonsumen adalah hal yang bersifat subjektif dan tidak dapat dijadikan dasar untukrnmembuktikan adanya cacat tersembunyi. Dan hakim juga belum secara optimalrndalam mempertimbangkan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasirnyang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan spesifikasi teknis kendaraanrnkepada konsumen. Pertimbangan tersebut belum selaras dengan prinsiprnperlindungan konsumen dalam UUPK, khususnya pada Pasal 4 huruf (a), Pasal 7rn(b), dan Pasal 28 UUPK yang mengatur hak konsumen, kewajiban pelaku usaha,rnserta prinsip pembuktian terbalik. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkanrnbahwa putusan tersebut belum optimal dalam penerapan UUPK.