ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN DENGAN ALASAN TIDAK ADA SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM PEMBELAAN TERPAKSA

Sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai penegakan hukum. Peraturan penghapusan pidana menetapkan berbagai keadaaan pelaku yang memenuhi delik sesuai yang telah diatur di dalam pasal 109 ayat 2 Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana seharusnya dipidana akan tetapi tidak dipidana. Salah satu bentuk tindakan yang mendapatkan penghapusan pidana ialah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka melindungi diri sendiri ataupun orang lain dari suatu ancaman yang bersifat darurat atau noodweer. Yang termaktub dalam pasal 49 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Meski tindakannya merugikan penyerang, namun kejadian yang mengakibatkan pembelaan diri ini mengakibatkan penyerangan balik kepada penyerang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yakni menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approarch). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pengumpulan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder dengan metode Content Analysis. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa penghentian penyidikan oleh kepolisan bisa dilakukan asal memenuhi unsur dalam pasal 109 KUHAP ayat 2 tentang unsur pengehentian penyidikan dan dalam menetukan suatu tindak pidana sifat melawan hukum itu ditetapkan oleh hakim dipengadilan.