PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PARIWISATA TEMATIK DI KABUPATEN SUMENEP

ABSTRAKrnDalam dunia pariwisata terdapat sebuah term baru yaitu pariwisata tematik yang menjadi daya tarik bagi masyarakat saat ini. Sementara itu, secara geografis dan administratif kabupaten Sumenep memiliki potensi wisata yang melimpah tercatat kurang lebih puluhan wisata. Ditinjau dari landasan perundang-undangan kabupaten sumenep memiliki 2 peraturan perundang-undangan Perda Nomor 4 tahun 2018 dan Perbup Nomor 63 tahun 2021. Dikarenakan sebagai sebuah term baru dan di kabupaten Sumenep masih belum ada yang menerapkan beserta peraturan perundang-undangannya. Oleh karena itu penulis mencoba untuk melakukan penelitian tersebut dengan judul pembentukan peraturan daerah mengenai pariwisata tematik di kabupaten Sumenep. Penelitian ini menghasilkan dua rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian ini yaitu Bagaimana dasar normatif pembentukan model pariwisata tematik di Kabupaten Sumenep ?, dan Bagaimana materi muatan yang harus terkandung dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang wisata tematik di Kabupaten Sumenep?. Sementara itu, penelitian ini menekankan terhadap aspek normatifitas hukum. Metode yang digunakan ialah metode penelitian normatif dengan berusaha melakukan pendekatan melalui pembacaan utuh dan analisis maksimal terhadap peraturan perundang-undangan serta relevansi dan implementasinya terhadap penerapan model pariwisata tematik di Daerah Sumenep. Pendekatan yang digunakan ialah sebagai berikut statute approach, conseptual approach, comparative approach, and analytical approach. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dasar normatif dalam pembentukan peraturan daerah mengenai pariwisata tematik di kabupaten sumenep ialah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. sementara materi muatan yang perlu diperhaitkan dalam peraturan daerah mengenai pariwisata tematik di kabupaten sumenep ialah Asas, Fungsi dan Tujuan, Prinsip Wisata Tematik, Penetapan Wisata Tematik, Pengelolaan Wisata Tematik, dan Larangan. Pembentukan peraturan perlu adanya harmonisasi dan singkronisasi terhadap peraturan di diatasnya. Serta perlunya panduan dalam penyusunan peraturan daerah yang merupakan badan otonom daripada pemerintah pusat. materi muatan yang harus terkandung dalam penyusunan perda yakni dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah serta harus ada prinsip dan penetapan pada wisata tematik serta ditekankannya kreativitas pengelola wisata.rnKata kunci; Pariwisata Tematik, dan Peraturan Daerah, dan Kabupaten Sumenep