TINJAUAN YURIDIS SITUS PERKAWINAN ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTAN

Situs yang memiliki muatan negatif seperti situs yang menawarkan jasa perkawinan online, serta praktik perkawinan secara online yang telah terjadi di Kota Malang merupakan faktor utama yang menjadi pemicu dilakukannya penelitian ini. Hal ini yang menarik untuk diteliti, karena pada umumnya sebuah perkawinan dilakukan disatu tempat dan waktu yang bersamaan, namun pada keberadaan situs perkawinan secara online ini telah mendorong beberapa orang untuk menikah melalui bantuan alat elektronik yang sebelumnya tidak pernah terjadi di jaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaturan yang diatur Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap keberadaan situs perkawinan secara online. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, yaitu apakah perbuatan hukum seseorang dibenarkan sesuai norma hukum. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan menggunakan perundang-undangan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan situs dan praktik perkawinan secara online yang telah terjadi di Kota Malang melanggar Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (1) karena para pihak yang menyebarkan situs perkawinan secara online melakukan perbuatan hukum yang di larang undang-undang yang terkait pada isi situs, pemenuhan rukun dan syarat dalam perkawinan, serta praktik perkawinan yang ditawarkan secara online.

Kata kunci : Perkawinan, Situs Perkawinan Online, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik