KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MENGELUARKAN PERATURAN PEMERINTAH TIDAK ATAS PERINTAH UNDANG-UNDANG

ABSTRAKrnPresiden adalah kepala pemerintahan yang memiliki kekuasaan tertinggi pada negara Indonesia sesuai dengan amanat yang termaktub dalam konstitusi yakni UUD 1945. Konsekunsi dari kedudukan Indonesia sebagai negara hukum dengan sistem pemerintahan presidensial salah satunya ditandai dengan kewenangan presiden yang dilakukan harus dalam konteks mewujudkan kedaulatan rakyat. Kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan mempunyai hak-hak prerogratif yang hanya dimiliki oleh presiden. Hak prerogratif merupakan kekuasaan istimewa yang dimiliki oleh seorang presiden tanpa dapat dicampuri oleh Lembaga lainnya. Presiden diberikan kewenangan besar oleh UUD 1945 yakni dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penetapan dan pengesahan. Kewenangan ini diatur dalam pasal 74 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjelaskan bahwa presiden berhak menetapakan peraturan pemerintah dan peraturan lainnya tidak atas perintah undang-undang. Kekaburan hukum yang terdapat dalam pasal aquo perlu diteliti secara khusus untuk memperoleh kepastian. Untuk itu, penelitian yang menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan akan membahas tentang kejelasan megenai dasar konstitusionalitas presiden dalam menetapkan peraturan pemerintah dan syarat peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh presiden tidak atas perintah undang-undang. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam melakukan rekontruksi terhadap kewenangan legislasi presiden di Indonesia dalam rangka meningkatkan produk hukum.rnKata kunci: kewenangan presiden, hak prerogratif, penetapan peraturan pemerintah