PENGAWASAN BPOM RI TERHADAP PEREDARAN OBAT YANG MENYEBABKAN KEMATIAN AKIBAT GAGAL GINJAL AKUT PADA ANAK

Untuk menjaga kualitas obat tetap pada fungsinya, pemerintah membentuk badan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap produk obat-obatan yang beredar di masyarakat, yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM mengatur tentang fungsi dan tugas BPOM yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Pada pertengahan tahun 2022 telah terjadi kasus kematian pada anak yang diakibatkan penyakit gagal ginjal akut progresif atipikal (GGAPA). Diduga penyakit tersebut berasal dari obat cair jenis sirup yang mengandung zat kimia Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) melebihi ambang batas aman. Berdasarkan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) tercatat ada 324 korban yang tersebar di 27 provinsi di Indonesia. Permasalahan ini menyorot terkait pertanggungjawaban BPOM karena diduga telah lalai dalam melakukan pengawasan.rn Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Perolehan data primer, sekunder dan tersier diambil dari peraturan terkait penyelenggaraan BPOM, jurnal, skripsi, pendapat para ahli dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian sumber bahan hukum dianalisis dengan metode deskriptif analisis.rnHasil penelitian diketahui bahwa dalam pengawasannya BPOM mempunyai 2 (dua) sistem yaitu pre-market dan post-market. Kasus GGAPA pada anak ini seharusnya tidak terjadi atau dapat dicegah jika BPOM melakukan tugas pengawasan dengan tepat dan konsisten. Kemudian untuk menindaklanjuti kasus tersebut BPOM dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atas unsur kelalaian sesuai dengan konsep pertanggungjawaban pidana badan hukum.