PEMBENTUKAN PERADILAN KHUSUS SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA

ABSTRAK

Nilai-nilai demokrasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Momentum pemilihan umum baik ditingkat pusat maupun daerah sejatinya ialah manifestasi dari adanya perwujudan demokrasi sebagaimana diatur dalam konstitusi. Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah termasuk salah satu upaya demokratisasi yang dijamin dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Tentunya setiap penyelenggaraan Pemilukada terdapat beberapa persoalan yang berhubungan dengan kepentingan masing-masing sehingga dipandang perlu untuk mengakomodir dan mencari penyelesaian khususnya ketika terjadi sengketa hasil Pemilukada. Dinamika kewenangan mengadili sengketa hasil Pemilukada mengalami perubahan dari waktu ke waktu melalui Putusan MK atau Peraturan Perundang-undangan. Penyelesaian hasil sengketa mulanya diberikan terhadap MA kemudian beralih menjadi kewenangan MK lalu dimandatkan terhadap Badan Peradilan Khusus yang hingga saat ini belum terbentuk. Maka dari itu, perlu pengkajian secara sistematis dan komprehensif
berdasarkan konstitusi.
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang diharapkan mampu memberikan sumbangsih solusi dalam mengkaji bahan hukum yang berhubungan dengan Pemilukada dan Badan Peradilan Khusus.
Sehingga dengan demikian tidak terjadi kekaburan hukum yang berhubugan dengan keberadaan Badan Peradilan Khusus sengketa hasil Pemilukada sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan yang ada sekaligus menemukan design, pengaturan serta efektivitasnya dalam kehidupan berdemokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata kunci : Pemilukada, Hasil sengketa, Badan Peradilan Khusus.