IMPLIKASI YURIDIS KETIDAKPATUHAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERATURAN PRESIDEN NOMOR 111 TAHUN 2022 TENTANG PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

ABSTRAKrnPeraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan instrumen hukum strategis dalam memastikan komitmen nasional terhadap agenda pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Namun, dalam praktiknya, ketidakpatuhan sejumlah pemerintah daerah terhadap regulasi ini menimbulkan persoalan yuridis yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum dari ketidakpatuhan tersebut, termasuk konsekuensi normatif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta studi kasus implementasi di beberapa daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap Perpres 111 Tahun 2022 dapat menghambat sinkronisasi kebijakan pusat-daerah dan menimbulkan pelanggaran terhadap asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Selain itu, ketidakpatuhan tersebut dapat membuka ruang bagi sanksi administratif hingga potensi intervensi pemerintah pusat. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pengawasan dan peningkatan kapasitas kelembagaan daerah menjadi krusial dalam menjamin efektivitas pelaksanaan Perpres ini secara menyeluruh dan berkelanjutan.rnKata Kunci: Ketidakpatuhan, Pemerintah Daerah, Peraturan Presiden, Sustainable Development Goals, Implikasi Yuridis