TRUNOJOYO-Tugas Akhir-29944-190111100024_Chapter3.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (227kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-29944-190111100024_Chapter2.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (200kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-29944-190111100024_Chapter1.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (188kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-29944-190111100024_Cover.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-29944-190111100024_Abstract_TOC.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (209kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-29944-190111100024_Conclusion.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (112kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-29944-190111100024_References.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (116kB)
Abstract
ABSTRAKrnIndonesia merupakan negara dengan beragam destinasi wisata yang terkenal hingga ke seluruh mancanegara sehingga menarik perhatian oleh wisatawan dari berbagai daerah sampai luar negeri. Pulau Madura merupakan salah satu pulau yang terbesar di wilayah Provinsi Jawa Timur, yang mana dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami peningkatan dalam bidang pariwisata. Di pariwisata sendiri terdapat sekelompok masyarakat yang diberi nama Kelompok Sadar Pariwisata (Pokdarwis) yang diberi amanah dalam bertanggungjawab atas pembangunan pariwisata yang memberikan daya tarik salah satunya di Desa Labuhan.rnTujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum pokdarwis di Desa Labuhan dalam peraturan perundang – undangan, dengan menggunakan metode penelitian normatif – empiris dimana penelitian normatif dengan melakukan kajian yuridis terhadap peraturan perundang – undangan beserta implementasinya, sedangkan penelitian empiris dilakukan dengan cara wawancara kepada pihak yang terlibat langsung dalam pembentukan Pokdarwis Desa Labuhan. Hasil penelitian didapatkan bahwa Kedudukan Hukum Pokdarwis dalam peraturan perundang – undangan di Indonesia tertuang dalam Surat Keputusan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan dimana, dasar pembentukan Pokdarwis meliputi Undang – Undang Kepariwisataan, Inpres RI tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata, Permenbudpar tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen kebudayaan dan pariwisata dan Sadar Wisata, serta Rencana Strategi Kemenbudpar tahun 2010 – 2014. Selanjutnya Perlindungan hukum yang diberikan Pokdarwis tertuang dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan juga ketegasan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam memberikan perlindungan hukum terhadap destinasi wisata dan pengelola wisata di Kabupaten Bangkalan.rnKata Kunci : Pokdarwis, Pariwisata, Labuhan, Peraturan Perundang Undangan
| Item Type | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Thesis Type | S1 |
| Creators | Creators NIM ANANDA AYU FITRIANA |
| Department | Ilmu Hukum |
| Uncontrolled Keywords | Pokdarwis, Pariwisata, Labuhan, Peraturan Perundang Undangan |
| Divisions | Fakultas Hukum > S1 - Ilmu Hukum |
| Additional Information | elib mass import |
| Depositing User | Unnamed user with email library@trunojoyo.ac.id |
| Date Deposited | 17 Oct 2026 15:27 |
| Last Modified | 24 Oct 2026 17:16 |
| URI | https://repository.trunojoyo.ac.id/id/eprint/27318 |
