TRUNOJOYO-Tugas Akhir-11782-13.01.111.00384_ABSTRACT_TOC.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (368kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-11782-13.01.111.00384_COVER.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (942kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-11782-13.01.111.00384_CHAPTER 1.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (543kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-11782-13.01.111.00384_CHAPTER 2.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (543kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-11782-13.01.111.00384_CHAPTER 3.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (543kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-11782-13.01.111.00384_CONCLUSION.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (543kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-11782-13.01.111.00384_REFERENCES.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (543kB)
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimanakah kewenangan Kantor Pertanahan Kab. Bangkalan dalam menyelesaikan sengketa tanah hibah di Desa Pakaan Laok, Kec. Galis, Bangkalan dan bentuk penyelesaian sengketa tanah hibah di Desa Pakaan Laok Kecamatan Galis Bangkalan selain melalui kewenangan Kantor Pertanahan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris, dengan menggunakan metode pendekatan studi kasus pada pristiwa hukum yang dalam keadaan berlangsung atau belum berakhir (live-case study). Sedangkan untuk mengumpulkan data maka dilakukan dengan cara Wawancara (interview) serta Studi kepustakaan dan Analisa data pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada pada saat penelitian dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Pertanahan Bangkalan memiliki kewenangan untuk menyelesaikan kasus sengketa pertanahan dengan cara mediasi tentang permasalahan sengketa pertanahan yang diterima dan didaftarkan dan Kantor Pertanahan Bangkalan sudah melaksanakan kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa tanah hibah di Desa Pakaan Laok dengan cara mediasi. Bentuk penyelesaiannya selain melalui kewenangan Kantor Pertanahan terdapat dua penyelesaian untuk menyelesaikan sengketa tanah yaitu non litigasi menggunakan jasa Kepala Desa dan litigasi Hakim di Pengadilan. Hal tersebut dibuktikan dalam pasal 26 ayat 4 huruf (k) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Kepala Desa mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan apabila terdapat perselisihan pada masyarakat Desanya.
Kata kunci : Hibah, Sengketa tanah, Mediasi
| Item Type | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Thesis Type | S1 |
| Creators | Creators NIM AKHMAD SYARIFUDDIN |
| Department | Ilmu Hukum |
| Uncontrolled Keywords | Hibah ; Sengketa tanah ; Mediasi |
| Divisions | Fakultas Hukum > S1 - Ilmu Hukum |
| Additional Information | elib mass import |
| Depositing User | Unnamed user with email library@trunojoyo.ac.id |
| Date Deposited | 17 Oct 2026 15:27 |
| Last Modified | 24 Oct 2026 17:16 |
| URI | https://repository.trunojoyo.ac.id/id/eprint/27317 |
