PENGATURAN HUKUM PENANGANAN PENGUNGSI LUAR NEGERI DI INDONESIA BERDASARKAN PRESPEKTIF HUKUM NASIONAL

Abstrak : Pengaturan Hukum Penanganan Pengungsi Luar Negeri Di Indonesia Berdasarkan Prespektif Hukum Nasional
Pengungsi merupakan status hukum bagi seseorang atau sekelompok orang yang terpaksa meninggalkan negara asalnya menuju negara lain yang disebabkan karena adanya rasa takut terhadap ancaman persekusi kepadanya karena alasan suku, agama, kewarganegaraan atau kebangsaan, keterlibatan dalam kelompok sosial tertentu, berbeda pandangan politik dengan pemerintah yang berkuasa. Permasalahan tentang pengungsi ini dikategorikan kedalam permasalahan imigrasi dan kemanusiaan yang sifatnya universal. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti sebab ada negara yang sudah memiliki instrumen hukum yang digunakan untuk menangani permasalahan pengungsi ada pula negara yang belum memiliki instrumen hukum untuk digunakan menangani permasalahan tersebut. Penanganan pengungsi yang dilakukan berdasar kepada ketentuan hukum internasional yang bersumber dari konvensi internasional 1951 tentang pengungsi dan protokol tahun 1967 yang menjelaskan terhadap konvensi 1951. Sedangkan di Indonesia, negara yag belum meratifikasi konvensi tersebut, secara substansial dasar hukum penanganan pengungsi bersandar kepada UUD NRI 1945 pasal 28, UU Hubungan Luar Negeri tahun 1999 serta Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang (statute aproach) yakni dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan terhadap penanganan pengungsi dan pendekatan sejarah (historical approach) yang dilakukan dengan menelaah latarbelakang apa yang dipelajari dan perkembangan mengenai isu hukum yang dihadapi.
Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa Penetapan status sebagai pengungsi menimbulkan akibat hukum selain kepada pengungsi, juga kepada negara tempat dia melakukan pengungsian. Indonesia sebagai negara yang dijadikan tempat transit para pengungsi juga terlibat dalam permasalahan tersebut meskipun tidak menjadi subjek hukum permanen atas permasalahan tersebut. Indonesia berkewajiban untuk turut membantu bagi perlindungan serta pemenuhan hak-hak pengungsi yang sifatnya hanya sementara sampai para pengungsi tersebut ditempatkan ke negara lain yang menerima pengungsi untuk tinggal disana.

Kata kunci : Imigrasi, Konvensi, Pengungsi