RANCANGAN PENGUATAN SISTEM AKUNTABILITAS DALAM MEMBANGUN PENCEGAHAN FRAUD PADA BADAN USAHA MILIK DESA L

Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem pencegahan fraud melalui penguatan akuntabilitas pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa L, permasalahan utama yang diidentifikasi adalah lemahnya sistem pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan dana BUMDes, yang membuka peluang terjadinya kecurangan (fraud) serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga desa. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap Kepala Desa, Ketua dan Bendahara BUMDes, tokoh masyarakat, serta mahasiswa pengamat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BUMDes masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, praktik pencatatan manual, dan media transparansi yang belum optimal. Analisis menggunakan Fraud Triangle Theory mengidentifikasi tiga faktor utama penyebab potensi fraud, yaitu: (1) tekanan (pressure) untuk meningkatkan pendapatan desa, (2) kesempatan (opportunity) akibat sistem pencatatan manual dan pengawasan yang lemah, serta (3) rasionalisasi (rationalization) karena keterbatasan SDM yang sering merangkap tugas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini merumuskan rancangan enam pilar strategi pencegahan fraud yang terdiri dari: (1) kebijakan anti-fraud berbasis regulasi desa, (2) pengendalian internal berbasis digitalisasi keuangan, (3) rekrutmen berbasis kompetensi dan pelatihan SDM, (4) pelibatan masyarakat dan mahasiswa sebagai kontrol sosial, (5) penerapan sistem whistleblowing melalui platform digital, serta (6) budaya akuntabilitas melalui publikasi laporan keuangan secara terbuka di ruang publik dan media sosial desa. Temuan ini menegaskan bahwa pencegahan fraud pada BUMDes tidak hanya bergantung pada kebijakan formal, tetapi juga pada implementasi prinsip good governance yang menekankan transparansi, partisipasi, dan integritas, dengan penguatan sistem akuntabilitas yang berkelanjutan, BUMDes Desa L dapat menjadi model tata kelola desa yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.