LEGALITAS PENAMBANGAN MINERAL DI KABUPATEN SAMPANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERTAMBANGAN

Kabupaten Sampang yang kaya akan sumber daya alamnya membuat beberapa masyarakat tertarik untuk melakukan aktivitas penambangan dengan bukti data yang saya terima ada sekitar 16 titik pertambangan, Undang-Undang Nomer 4 Tahun 2009 mengatur tentang pertambangan mineral dan Barubara baik dari proses perizinan, studi kelayakan, operasi produksi, kewenangan pemerintah bahkan sangsi-sangsi terhadap para pelanggaran yang berkaitan dengan pertambangan. dalam kegiatan pertambangan selain patuh pada Norma-norma yang berlaku juga harus memperhatikan dampak dan kenyamanan masyarakat.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah statue approach (pendekatanperundang-undangan) dan pendekatan kasus.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa prusahaan pertambangan yang sudah habis masa berlakunya namun masih tetap melakukan kegiatan pertambangan. Namun dari kegiatan tersebuat tidak ada tindakan tegas dari pemerintah atau pejabat yang berwewenang, selain itu banyak dampak buruk terhadap lingkungan sehingga dapat mengganggu kenyamanan masyarakat khususnya yang ada disekitar pertambangan.
Kata Kunci : Pertambangan, Lingkungan, Izin, Masyarakat dan Pemerintah,