PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (STUDI KASUS DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA)

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah terdapat produk hukum yang dihasilkan oleh suatu daerah, salah satunya Peraturan Daerah (Perda) yang ditetapkan oleh kedua lembaga yaitu Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Permasalahan dalam penulisan hokum ini adalah untuk mengetahui peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya dalam pembentukan peraturan daerah, serta hambatan-hambatan yang di alami. Penelitian ini mengunakan metode penelitian yuridi sempiris, untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan berkaitan dengan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya. Hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan, dalam pelaksanaan fungsi legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya telah dapat melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan peraturan daerah. Mekanisme dalam pembentukan peraturan daerah sudah benar karena dalam pelaksanaannya sudah sesuai menurut peraturan perundang-undangan, akan tetapi dalam pembentukan rancangan peraturan daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya masih kurang optimal dibandingkan dengan pemerintah daerah karena setiap tahun yang mendominasi rancangan peraturan daerah inisiatif pemerintah daerah. Hambatan yang muncul antara lain: Sumber Daya Manusia dan Tarik Menarik Kepentingan antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.

Kata Kunci: Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, DPRD Kota Surabaya, Peraturan Daerah.