PARTAI POLITIK SEBAGAI BADAN HUKUM DI INDONESIA

Suatu badan hukum jika mengalami kegagalan dalam mengelola keuangan yang diperoleh dari usaha yang dilakukan , mempunyai hutang kepada badan usaha Negara atau badan usaha laiinnya yang menghimpun dana dari masyarakat serta tidak beriktikad baik atau kooperatif dalam menyelesaikan hutang-piutang yang telah jatuh waktu serta dalam hal lain yang menurut kejaksaan dalam kepentingan umum maka suatu badan hukum tersebut bisa diajukan permohonan pailit Banyak orang berlomba-lomba menidrikian partai politik dengan tujuan untuk mendapat kedudukan di pemerintahan. Partai politik digunakan sebagai batu loncatan bagi politik menuju kekuasaan sehingga ketentua kepailitan jika juga dilakukan oleh partai politik bisakah partai politik ini diajukan permohonan pailit.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan menggunakan Pendekatan Undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach)
Berdasarkan penelitian yang dilakukan partai politik yang merupakan suatu badan hukum jika melakukan syarat dan ketentuan pailit maka partai politik tersebut juga bisa dilakukan permohonan pailit, sehingga perlu adanya pengaturan secara khusus , mekanisme dan ketentuan tentang permohanan pailit terhadap partai politik.
Kata kunci : Partai Politik, Badan Hukum, Pailit