PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN CYBERBULLYING

ABSTRAKrnDi Indonesia, Peraturan yang menyangkut unsur cyberbullying terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tetapi, Di Indonesia mengenai tindak pidana cyberbullying belum diatur/tidak ada Undang-Undang yang mengaturnya. Sehingga perlu dianalisis 2 isu yaitu: 1). Pengaturan tindak pidana cyberbullying di Indonesia; 2). Upaya perlindungan hukum kepada korban tindak pidana cyberbullying. Penelitian ini, penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukumnya adalah studi kepustakaan (library research) dan studi dokumen. Metode analisis bahan hukum yaitu metode deduktif.rnCyberbullying dan bullying elektronik adalah intimidasi yang terjadi melalui sarana elektronik, seperti komputer, ponsel, Internet, situs web, ruang obrolan, email, pesan teks, dan sarana lainnya. Unsur cyberbullying ialah flaming, harassment, cyberstalking, denigration, impersonation, outing, trickery, dan exclusion. Hasil dari analisis menunjukkan unsur tindak pidana cyberbullying di Indonesia pada KUHP Pasal 310, Pasal 315, dan UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3 dan 4), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1 dan 3). Namun pengaturan tersebut tidak mengatur tindak pidana cyberbullying, KHUP tidak dapat menjangkau bullying di dunia maya. UU ITE hanya menyebutkan beberapa unsur cyberbullying, pengertian cyberbullying tidak terdapat dalam UU ITE. Upaya perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying di UU No 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 masih memiliki problematika.rnKata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Cyberbullying.