TINJAUAN YURIDIS TENTANG WACANA BERLAKUNYA SIM (SURAT IZIN MENGEMUDI) SEUMUR HIDUP BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 9 TAHUN 2012

Mobilitas masyarakat Indonesia semakin hari semakin meningkat, hal ini
dapat dilihat semakin menjamurnya kendaraan bermotor baik itu roda empat atau
roda dua. Dampak dari banyaknya pengguna kendaraan motor ialah perlunya
pengaturan yang jelas mengenai lalu lintas dan angkutan jalan supaya terjadi tertib
alu lintas. Salah satu sarana yang perlu diperhatikan ialah kelengkapan
administrasi bagi pengendara motor roda empat atau roda dua. Salah satu yang
wajib dimiliki ialah Surat Ijin Mengemudi (SIM). Hal ini wajib diperlukan supaya
pengendara mempunyai syarat dan kualifikasi untuk mampu menggunakan
kendaraan roda empat atau dua. Sehingga tidak terjadi penyalahgunaan
pengendara yang belum cukup umur untuk menggunakan kendaraan bermotor
yang berakibat banyaknya kecelakaan lalu lintas disebabkan pengendara belum
cukup umur atau tidak memiliki SIM. Begitu juga dengan pelanggaran atau tindak
pidana lalu lintas, pihak yang berwenang adalah Hakim Pengadilan Negeri yang
memeriksa perkara tentang lalu lintas. Hal tersebut juga dinyatakan berdasarkan
Pasal 267 Ayat (1) UU Lalu Lintas, yang pada intinya bahwa setiap pelanggaran
di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara
pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.
Disamping itu, aturan pencabutan SIM diatur juga dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di
Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang pada
ntinya menyatakan bahwa pelanggaran lalu lintas dapat dikenai pencabutan
sementara Surat Izin Mengemudi atau pencabutan Surat Izin Mengemudi.
Kata Kunci: Wacana Pengaturan Surat Izin Mengemudi Seumur Hidup.