PRO BONO SEBAGAI UPAYA MENCARI AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN (STUDI PENELITIAN DI KANTOR ORGANISASI BANTUAN HUKUM NAZHATUT THULLAB SAMPANG)

Penelitian ini berjudul “Pro Bono Sebagai Upaya Mencari Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin (Studi Penelitian di Kantor OBH Nazhatut Thullab Sampang)”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemenuhan hak atas bantuan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia serta perwujudan prinsip equality before the law sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bantuan hukum pro bono merupakan bentuk tanggung jawab profesi advokat (officium nobile) dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu. Isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.rnRumusan masalah penelitian ini difokuskan pada implementasi bantuan hukum pro bono oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Nazhatut Thullab Sampang serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (socio-legal research) dengan pendekatan sosiologis hukum dan bersifat eksplanatori. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan di OBH Nazhatut Thullab Sampang, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum yang relevan. Data tersier berupa dokumentasi perkara yang pernah ditangani oleh OBH Nazhatut Thullab Sampang.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi bantuan hukum pro bono yang dilaksanakan oleh OBH Nazhatut Thullab Sampang pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mencerminkan penerapan prinsip persamaan di hadapan hukum. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, antara lain keterbatasan jumlah advokat aktif, fasilitas pendukung yang belum memadai, rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta keterbatasan dana operasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, serta pelaksanaan sosialisasi hukum secara berkelanjutan guna menjamin dan memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Sampang.rnrnKata kunci: Pro Bono, Organisasi Bantuan Hukum (OBH), Keadilan