PROBLEMATIKA HUKUM DALAM RUMUSAN PASAL 301 UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

v
ABSTRAK
Pelaksanaan Pemilu secara langsung pada dasarnya bertujuan untuk menguatkan prinsip kedaulatan rakyat, pendidikan politik kepada masyarakat ditingkat pemerintahan lokal dan perkembangan kehidupan demokrasi namun permasalahan sering muncul terkait dengan pelaksanaan pemilu secara langsung mengenai politik uang (money Politic). Dalam hal ini dapat terjadi dan memberikan dampak negatif dari pemilu sebab adanya sanksidalam rumusan Pasal 301 ayat (1) Undang-undang No 8 Tahun 2012 ringan sekali dalam praktek, seperti maraknya praktek politik uang, keterlibatan aparat birokrasi dalam kampanye dan penetap bakal calon kepala daerah juga terlibat dalam hal ini menjadi menarik untuk diteliti sebab politik uang dapat menciderai sistem demokrasi.
Dalam penulisan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yakni penelitian yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan ada kaitanya dengan permasalahan.
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Aprproach) yakni dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada kaitanya dengan pemilu khususnya mengenai politik uang dalam pemilukada, dan juga pendekatan secara konseptual (Conseptual Approach) Pemaknaan politik uang secara luas. Hasil penelitian bahwa makna dari politik uang dalam pemilukada adalah pemberian atau dijanjikan uang atau barang agar seseorang memilih calon tertentu, sanksi yang ada dalam rumusan pasal 301 ayat 1 Undang-Undang No 8 tahun 2012 tidak efektif dengan kata lain rumusan pasal tersebut tidak tepat.
Kata Kunci : Pemilu, Problematika Hukum, Pengertian Politik Uang