KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMBENTUK BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) MENURUT UU NOMOR 6 TAHUN 2014TENTANG DESA (STUDI KASUS DI DESA BANUAJU TIMUR KECAMATAN BATANG-BATANG KABUPATEN SUMENEP)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pengelolaanya guna kepentingan masyarakat desa dalam meningkatkan perekonomian warga di Desa Banuaju Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep. Merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa, khususnya UU Nomor 6 Tahun 2014, disimpulkan bahwa BUMDes merupakan suatu lembaga perekonomian desa yang memiliki perananan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, desa, dan pemerintah desa. BUMDes di Desa Banuaju Timur ini mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2008 Nomor 22). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute aprpoach) dan pendekatan kasus(case approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes Banuaju Timur telah berhasil memberi dampak yang positif bagi peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat meskipun masih ada masih ada berbagai macam hambatan. BUMDes Banuaju Timur juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat desa yang lebih terjamin. pembangunan desa pun semakin lancar dengan adanya dana yang dihasilkan dari BUMDes. Selain itu adanya tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi membuat masyarakat Banuaju Timur semakin maju. Dengan demikian kegiatan ekonomi BUMDes secara ideal dapat menjadi bagian dari usaha peningkatan ekonomi lokal dan regional dalam lingkup perekonomian nasional.
Kata Kunci : Kewenangan Pemerintah Desa, Bumdes, Kesejahteraan Masyarakat