SENGKETA TANAH PERTANIAN YANG TERINDIKASI GADAI DALAM PUTUSAN NOMOR 54/Pdt.G/2015.PN.LMG

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 54/pdt.G/2015.PN.LMG dalam perkara sengketa Tanah Pertanian antara Ali (Penggugat) dan Hj. Sri Sujinah (Tergugat) tidak
bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.dan untuk mengetahui konstruksi hukum jual beli tanah secara hukum adat dalam hukum tanah nasional. Penelitian ini menggunakan Metode Normatif atau Doctrinal. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan undang-undang (Statute Approach) dan pendekatan
kasus (Case Approach). Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa Putusan Nomor
54/Pdt.G/2015/PN.LMG yang menyatakan sah secara hukum jual beli terhadap obyek sengketa menurut hukum adat ini kurang tepat karena dalam pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dimana perbuatan hukum yang bermaksud untuk mengalihkan hak milik melalui jual beli harus dibuktikan
dengan adanya akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang. Namun pada kenyataannya unsur jual beli belum terpenuhi Sehingga yang terjadi dalam kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat merupakan Gadai bukan Jual beli.
Dan seharusnya tergugatwajib mengembalikan tanahnya kepada penggugat karena gadai terbut sudah berlangsung 10 tahun jika sesuai pasal 7 undang-undang nomor 56 tahun 1960 yang menyatakan gadai yang berlangsung 7 tahun atau lebih wajib
mengembaikan karena dianggap adanya unsur pemerasan dimana hasil yang diterima oleh pemegang gadai jauh lebih besar daripada yang merupakan bunga yang layak dari uang gadai.

Kata kunci : Sengketa tanah-Tanah pertanian-Terindikasi gadai