HARMONISASI PEMBERLAKUAN HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI INDONESIA

Pluralitas sistem hukum di Indonesia menempatkan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif nasional dalam posisi yang saling berinteraksi, khususnya dalam penanganan tindak pidana pembunuhan. Hukum pidana Islam melalui konsep qisas dan diyat menawarkan model pemidanaan yang menekankan keadilan retributif sekaligus membuka ruang pemaafan dan pemulihan sosial, sedangkan hukum pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHP dan KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) bertumpu pada asas legalitas, ius puniendi negara, dan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, represif, serta rehabilitatif. Perbedaan orientasi tersebut memunculkan kebutuhan akan upaya harmonisasi agar nilai keadilan substantif, kemanusiaan, dan perlindungan hak hidup dapat diwujudkan secara seimbang dalam sistem hukum nasional. Atas dasar tersebut, penelitian ini mengkaji: (1) bagaimana perbandingan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif Indonesia dalam penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan; dan (2) bagaimana upaya harmonisasi prinsip qisas dan diyat dalam hukum Islam dengan hukum pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedua sistem hukum memiliki landasan filosofis dan mekanisme pemidanaan yang berbeda, keduanya memiliki titik temu dalam perlindungan hak hidup dan semangat keadilan restoratif. Prinsip diyat khususnya relevan untuk diharmonisasikan melalui pendekatan restorative justice yang telah diakomodasi dalam KUHP Baru serta berbagai regulasi penegakan hukum. Harmonisasi tersebut dapat dilakukan melalui internalisasi nilai-nilai hukum Islam secara substantif, bukan melalui formalisasi, dengan dukungan teori objektifikasi dan pluralisme hukum. Dengan demikian, integrasi nilai qisas–diyat berpotensi memperkaya sistem hukum pidana Indonesia agar lebih berkeadilan, humanis, dan sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang plural.