PENDEKATAN NON PENAL TERHADAP PENGGUNA SEPEDA LISTRIK

Penggunaan sepeda listrik di Indonesia mengalami peningkatan sebagai alternatif transportasi ramah lingkungan. Namun, perkembangan tersebut menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait keselamatan pengguna dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Penggunaan sepeda listrik yang tidak tertib, termasuk oleh anak di bawah umur, berpotensi mengganggu ketertiban dan keselamatan di jalan raya. Permasalahan hukum yang muncul tidak hanya berkaitan dengan perilaku pengguna, tetapi juga adanya kekosongan hukum akibat belum adanya pengaturan yang komprehensif dan tegas mengenai sepeda listrik dalam sistem hukum lalu lintas nasional, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakannya. Dasar hukum yang digunakan saat ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Penggerak Motor Listrik.rnPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa doktrin dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah norma hukum dan teori hukum yang relevan.rnpendekatan non-penal merupakan kebijakan hukum yang tepat dalam mengatasi kekosongan hukum pengaturan sepeda listrik. Pendekatan ini menekankan pembinaan, edukasi, dan pencegahan melalui regulasi administratif serta sosialisasi hukum. Pendekatan non-penal dinilai efektif dalam meningkatkan kepatuhan dan keselamatan pengguna tanpa mengedepankan sanksi pidana, sehingga sejalan dengan prinsip ultimum remedium dan paradigma hukum progresif.