PENEGAKAN HUKUM BAGI PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN DALAM MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN BANGKALAN SESUAI DENGAN ATURAN PPKM LEVEL 4

ABSTRAK
Penyebaran Coronavirus Disease terbaru yang menjadi epidemi global dan berdampak sangat signifikan terhadap aspek kehidupan lainnya, membuat tercengang masyarakat internasional di penghujung tahun 2019. Banyak yang dipermasalahkan pandangan tentang merosotnya kesadaran hukum disebabkan karena hal-hal terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum dan tidak patuh terhadap hukum. Pemerintah memperkuat kewajiban physical distancing melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dan Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020. Dalam penegakan hukum pidana menjadi pilihan terakhir untuk dijadikan sanksi bagi masyarakat yang melanggar. Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis dengan melakukan pengamatan tentang interaksi serta reaksi yang terjadi saat sistem norma berjalan didalam lingkungan masyarakat. Sedangkan sumber data yang dibutuhkan menggunakan data primer dan data sekunder yang didapat dari penelusuran bukti ataupun berbentuk dokumen.
Hasil dari penelitian ini, tindakan seseorang yang melakukan pelanggaran dengan tidak memakai masker dan melakukan tindakan lainnya yang terkait dengan protokol kesehatan dalam masa pandemic Covid-19 merupakan tindak pidana dengan melanggar Pasal 49 Ayat 6 Huruf A Jo. Pasal 27 Jo. Pasal 20 PERDA No. 2 Tahun 2020 Provinsi Jawa Timur Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.
Kata Kunci: covid-19, pelanggaran protokol kesehatan, penegakan hukum