STATUS HUKUM SAKSI NON MUSLIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus Putusan Nomor: 0499/Pdt.G/2016/PA.Kdr)

Penelitian ini berawal dari diterimanya keterangan saksi yang tidak beragama Islam dalam Perkara Nomor: 0499/Pdt.G/2016/PA.Kdr tentang cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Kediri. Hal tersebut mengakibatkan munculnya isu hukum terkait status hukum saksi yang tidak beragama Islam menurut HIR dan Hukum Islam serta akibat hukum putusan jika di dalamnya terdapat unsur kesalahan penulisan terkait identitas saksi menurut HIR dan Hukum Islam. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis dan pendekatan perundangundangan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saksi yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi saksi di Pengdilan Agama karena jumhur ulama’ sepakatbahwa orang yang tidak beragama Islam tidak dapat diterima sebagai saksi secara mutlak menurut Hukum Islam. Selain itu, Putusan Nomor:
0499/Pdt.G/2016/PA.Kdr tentang cerai gugat berstatus hukum batal sebab telah melanggar ketentuan formulasi putusan yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) HIR dan ketentuan dokumen hakim yang terdapat dalam Hukum Islam. Kedua permasalahan tersebut terjadi sebagai salah satu akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh hakim. Oleh karena itu, hakim lebih baik memperhatikan ketentuan Hukum Islam terkait syarat saksi sebelum menerima keterangan saksi
yang tidak beragama Islam sebagai alat bukti di Pengadilan Agama agar saksi tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam. Selain itu, hakim sepatutnya lebih cermat dan teliti dalam menyusun dokumen putusan untuk menghindari terjadinya kesalahan penulisan yang dapat berakibat pada status hukum sahnya putusan.

Kata Kunci: Saksi, Non Islam, Perceraian , Putusan, Pengadilan Agama