IMPLEMENTASI PENELITIAN LEGALITAS FORMAL OLEH PEJABAT LELANG PADA PASAL 33 AYAT 1 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 122 TAHUN 2023 DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURABAYA

Implementasi penelitian legalitas formal oleh Pejabat Lelang merupakan aspek penting dalam menjamin sahnya pelaksanaan lelang di KPKNL Surabaya. Namun, hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa kewajiban tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 belum dilaksanakan optimal. Verifikasi yang dilakukan masih bersifat administratif sehingga mengabaikan kajian substantif atas keabsahan dokumen, keaslian tanda tangan, kesesuaian subjek dan objek lelang, serta validitas bukti kepemilikan. Kondisi ini memunculkan berbagai persoalan hukum, seperti pada kasus lelang rumah Edy Santoso yang diduga menggunakan dokumen palsu, kasus Lukman Ibrahim yang menunjukkan minimnya transparansi, serta pembatalan lelang ruko berkode VNPRLU setelah pemenang diumumkan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kewajiban penelitian legalitas formal belum dijalankan secara menyeluruh sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, kerugian bagi debitur, gugatan dari pemenang lelang, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga lelang negara.Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk menilai kesesuaian antara PMK 122/2023 dengan praktik lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya penelitian legalitas formal berpotensi menyebabkan kesalahan administratif, pembatalan lelang, perbuatan melawan hukum, hingga potensi tanggung jawab pidana apabila pejabat lelang lalai atau membiarkan dokumen bermasalah. Penyelesaian yang ditempuh meliputi pembatalan lelang, pengajuan keberatan, gugatan hukum, serta verifikasi ulang oleh KPKNL. Penelitian ini juga menegaskan perlunya reformasi internal melalui SOP verifikasi yang lebih ketat, peningkatan kompetensi pejabat lelang, penguatan pengawasan, dan digitalisasi proses verifikasi dokumen untuk mencegah kasus serupa terulang.