KEWENANGAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PRELINDUNGAN HAK ATASA KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BERKUMPUL DI INDONESIA

ABSTRAK
Pengaturan partai politik di masa orde baru dituangkan dalam undang-undang tentang partai politik dan golongan karya yang memiliki kecenderungan berkarakterk obserfatif/ortodoks/elitis. Dalam rangka pembubaran partai politik setelah Indonesia memiliki Mahkamah Konstitusi, kewenangannya ada di tangan Mahkamah Konstitusi. Namun pengaturan mengenai parameter sebuah partai politik yang dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi menurut UUD 1945 masih kabur dan multitafsir. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi terhadap perlindungan hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul di Indonesia, mengingat bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi Indonesia.Walaupun hak asasi manusia diakui sebagai hak yang melekat pada setiap orang karena kemanusiannya, namun terdapat pembatasan terhadap hak tersebut. Dengan demikian Negara dapat membubarkan suatu partai politik dengan landasan pebatasan hak asasi manusia yang dibolehkan yaitu untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pembatasan dalam bentuk pembubaran partai politik dilakukan denganbenar-benar dan harus ditentukan terlebih dahulu secara konstitusional, ketentuan-ketentuan yang dapat menjadi alasan pembubaran partai politik dan harus dilakukan melalui prosedur yang adil, seimbang, berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan objektif serta harus melalui mekanisme peradilan di Mahkamah Konstitusi.

Kata kunci: Partai Politik, Mahkamah Konstitusi, Kebebasan berserikan dan Berkumpul.