PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK DATA PRIBADI YANG MENGALAMI KEBOCORAN DATA

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi telah mendorong meningkatnya pengelolaan data pribadi oleh berbagai pihak, baik dalam sektor publik maupun privat. Di sisi lain, kondisi tersebut juga meningkatkan risiko terjadinya kebocoran data pribadi yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemilik data. Kebocoran data pribadi tidak hanya merupakan persoalan teknis atau administratif, tetapi juga merupakan persoalan hukum yang menyentuh hak keperdataan individu sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang menitikberatkan pada pertanggungjawaban dan perlindungan hukum perdata bagi pemilik data pribadi yang mengalami kebocoran data. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban perdata atas kebocoran data pribadi dalam hubungan hukum privat serta perlindungan hukum perdata bagi pemilik data pribadi akibat kebocoran data. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebocoran data pribadi merupakan pelanggaran terhadap hak keperdataan pemilik data yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban perdata bagi pengendali data. Pertanggungjawaban tersebut dapat dibebankan berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun berdasarkan wanprestasi apabila terdapat hubungan kontraktual antara pemilik data dan pengendali data. Ketentuan dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi memperkuat dasar pertanggungjawaban perdata dengan menetapkan kewajiban hukum yang jelas bagi pengendali data dalam melindungi data pribadi. Dalam hal pelaku teknis kebocoran data tidak dapat diidentifikasi, pertanggungjawaban perdata tetap dapat dibebankan kepada pengendali data sepanjang dapat dibuktikan adanya kelalaian dalam pengelolaan dan perlindungan data pribadi. Selain itu, perlindungan hukum perdata bagi pemilik data pribadi diwujudkan melalui hak untuk mengajukan gugatan dan memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat kebocoran data pribadi. Perlindungan tersebut mencakup ganti rugi materiil maupun immateriil sebagai bentuk pemulihan hak atas pelanggaran privasi dan hilangnya rasa aman. Meskipun kerangka normatif perlindungan hukum perdata telah tersedia, dalam praktik masih terdapat hambatan, terutama dalam aspek pembuktian dan ketimpangan posisi antara pemilik data dan pengendali data. Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum perdata menjadi penting guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi pemilik data pribadi di era digital.