STUDI KOMPARATIF TERHADAP PENGATURAN TANGGUNG JAWAB PIDANA RUMAH SAKIT ATAS PENOLAKAN PASIEN GAWAT DARURAT DI INDONESIA DAN SINGAPURA

Penolakan pasien gawat darurat oleh rumah sakit merupakan persoalan serius yang mana berimplikasi langsung pada perlindungan hak atas kesehatan dan hak untuk hidup. Fenomena tersebut masih ditemukan di Indonesia meskipun telah terdapat pengaturan tegas mengenai kewajiban rumah sakit untuk memberikan pelayanan gawat darurat tanpa diskriminasi. Berbeda dengan Indonesia, Singapura memiliki sistem pelayanan kesehatan yang lebih maju dengan penekanan kuat pada standar pelayanan dan mekanisme pertanggungjawaban, meskipun tidak secara eksplisit mengatur larangan penolakan pasien gawat darurat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana rumah sakit atas penolakan pasien gawat darurat di Indonesia dan Singapura serta mengkaji aspek-aspek regulasi di Singapura yang dapat diadopsi ke dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan metode penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengatur secara eksplisit larangan penolakan pasien gawat darurat beserta sanksi pidananya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sedangkan Singapura menitikberatkan pertanggungjawaban pada ketentuan kelalaian pidana, standar pelayanan medis, serta mekanisme pengawasan profesi kesehatan. Aspek-aspek yang dapat diadopsi Indonesia dari Singapura antara lain penguatan standar pelayanan gawat darurat, sistem triase yang terintegrasi, serta pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif terhadap rumah sakit dan tenaga kesehatan. Dengan demikian, perbandingan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembaruan kebijakan hukum kesehatan di Indonesia guna meningkatkan perlindungan hukum bagi pasien gawat darurat.